SISTEM HUKUM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA

Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga -PDF Download

  • Date:18 May 2020
  • Views:4
  • Downloads:0
  • Pages:13
  • Size:3.85 MB

Share Pdf : Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga

Download and Preview : Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga


Report CopyRight/DMCA Form For : Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga


Description:

112 Jurnal RechtsVinding Vol 6 No 1 April 2017 hlm 135157 Volume 6 Nomor 1 April 2017 A 1Pendahuluan Peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Lapas sudah sangat marak Sesuai dengan data Badan Narkotika Nasional BNN setiap tahun terdapat pengungkapan peredaran narkotika dari balik Lapas Misalnya pada tahun 2012 tujuh napi Nusakambangan terbukti menjadi otak peredaran

Transcription:

Volume 6 Nomor 1 April 2017, A Pendahuluan1 yang menyatakan bahwa hampir 50 peredaran. narkotika di Indonesia terjadi dan dikendalikan,Peredaran narkotika di Lembaga. dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Lapas,Pemasyarakatan Lapas sudah sangat marak. dan Rumah Tahanan Negara Rutan 3 dan jumlah,Sesuai dengan data Badan Narkotika Nasional. tahanan dan narapida kasus narkotika per April,BNN setiap tahun terdapat pengungkapan.
2016 mencapai 80 360 4,peredaran narkotika dari balik Lapas Misalnya. Peredaran narkotika di Lapas merupakan,pada tahun 2012 tujuh napi Nusakambangan. peredaran gelap yang dilakukan secara tanpa,terbukti menjadi otak peredaran narkotika. hak atau melawan hukum 5 Hal tersebut,3 9 kilogram di Depok Pada tahun 2013. menunjukan peredaran narkotika di Lapas,seorang terpidana berinisial FI alias JF yang.
merupakan kejahatan luar biasa dengan,mendekam di Lembaga Pemasayarakatan. sistem jaringan yang rumit sebagai contoh,Kembang Kuning Nusakambangan juga. transaksi yang dilakukan jaringan narkotika,terbukti menyuruh seorang kurir berinisial BL. Freddy dilakukan dengan berbagai modus,untuk mendistribusikan sabu sabu dan heroin. seperti mingling mencampurkan dana hasil,di DKI Jakarta Pada tahun 2014 terungkap.
tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan,dua terpidana dari Lapas Pontianak bernama. yang legal untuk mengaburkan sumber asal,Jacky Chandra dan Koei Yiong alias Memey. dananya penyelundupan hingga judi daring,terbukti menyuruh kurir bernama Nuraini untuk. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya,menyelundupkan 5 kg sabu sabu dari Malaysia. pandangan negatif masyarakat terhadap,ke Indonesia Pada tahun 2015 terpidana.
pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan,mati kasus narkotika Freddy Budiman diduga. institusi Pemasyarakatan,mengendalikan peredaran narkotika dari dalam. Peredaran narkotika di Lapas dalam,Lapas Nusakambangan 2 Hal ini menunjukkan. perspektif hukum berkaitan erat dengan sistem,bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia. hukum legal system yang ada di Lapas Dengan,sudah sampai pada tingkat yang sangat.
kata lain bahwa peredaran narkotika di Lapas,mengkhawatirkan khususnya yang terjadi di. tidak akan terjadi apabila sistem hukumnya6,Lapas kondisi tersebut diperkuat dengan adanya. bekerja secara bersama dengan baik Saat ini,pernyataan dari Presiden Republik Indonesia. sistem hukum pencegahan peredaran narkotika, Artikel ini diolah kembali dari riset penelitian atas biaya DIPA Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran 2016. Ucapan terimakasih kepada Rachmat Trijono atas partisipasi dalam penelitian ini. Monika Suhayati Penegakan Hukum Peredaran Narkotika di Lapas dan Rutan Info Singkat 2009 Pusat. Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI www dpr go id ISSN 2088 2351. http berkas dpr go id puslit files info singkat Info 20Singkat VII 8 II P3DI April 2015 72 pdf diakses 5. April 2017, 50 Peredaran Narkotika dikendalikan dari Lapas http pedomanbengkulu com 2016 03 50 peredaran.
narkotika dikendalikan dari lapas diakses 5 April 2017. Data dari Direktoral Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 6. Menurut Lawrence M Friedman terdiri dari tiga komponen penting yaitu stuktur hukum legal structure. substansi hukum legal substance dan budaya hukum legal culture Lawrence M Friedman American Law An. Introduction New York W W Norton Company 1984 hlm 5. 112 Jurnal RechtsVinding Vol 6 No 1 April 2017 hlm 135 157. Volume 6 Nomor 1 April 2017, telah banyak membawa korban terutama data kuantitatif yakni data yang diperoleh. narapidana yang selalu digerebek dan bagi dari petugas Lapas dan pengunjung melalui. petugas yang kena sanksi bahkan ada yang penyebaran kuisioner atau daftar pertanyaan. dipecat Data menunjukkan bahwa di Semarang kepada seluruh responden Penelitian ini. digerebek sebanyak 25 narapidana di Lapas bersifat deskriptif analitik yang ditujukan untuk. kelas IA Kedungpane 7 Tiga narapidana Lembaga mengungkapkan suatu masalah atau keadaan. Pemasayrakatan Salambue kls IIB Kota Padang atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga. Sidimpuan 8 sedangkan petugas yang kena dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya 10. sanksi disebutkan oleh Kepala Kantor Wilayah Dan analisa data yang diperoleh baik data. Kakanwil Kemenkumham Aceh hingga tahun sekuder maupun data primer selanjutnya. 2015 terdapat 70 pegawai sipir yang dikenakan dianalisis secara kualitatif. sanksi administrasi karena lalai dalam bertugas 9, Dengan demikian antara stuktur hukum legal C Pembahasan. structure substansi hukum legal substance Temuan penelitian terhadap sistem hukum. dan budaya hukum legal culture di Lapas harus pencegahan peredaran narkotika sebagai. saling mendukung berikut,Persoalan yang diteliti adalah bagaimana. legal structure legal culture dan legal substance 1 Legal Structure pencegahan peredaran. sistem pencegahan peredaran narkotika di narkotika di Lapas Klas I Cipinang. Lembaga Pemasyarakatan dapat mewujudkan,Struktur hukum legal structure merupakan. keadilan untuk kedamaian di Lapas,institusionalisasi dari entitas entitas hukum.
yang berkaitan dengan peredaran narkotika,B Metode Penelitian. di Lapas Penelitian ini menunjukkan bahwa, Jenis data yang digunakan dalam penelitian sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan. ini adalah data sekunder dan data primer Kelas I Cipinang awalnya adalah unit pelaksana. Data sekunder berupa literatur sebagaimana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada. tercantum di dalam Daftar Pustaka Standar dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Pelayanan Pemasyarakatan Pedoman cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan. Pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor. Pemberantasan Narkotika di Lapas Karya ilmiah Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. berupa jurnal skripsi thesis disertasi Peraturan Lapas Klas I Cipinang didirikan pada tahun 1912. Perundang undangan Data primer berupa oleh Pemerintah Hindia Belanda seiring dengan. Lapas kelas 1 Semarang Digerebek 25 Napi positif Konsumsi Sabu Sabu http www jawapos com. read 2017 03 09 115058 lapas kelas 1 semarang digerebek 25 napi positif konsumsi sabu sabu diakses. 5 April 2017, Digrebek 3 Napi di Lapas Sidempuan Pakai Sabu http www metro24 co headline digrebek 3 napi di lapas. sidimpuan pakai sabu diakses 5 April 2017, Lalai Dalam Tugas 70 Sipir Lapas Kena Sanksi https www ajnn net news lalai dalam tugas 70 sipir lapas. kena sanksi index html diakses 5 April 2017, Hadari Nawawi Metode Penelitian Sosial Yogyakarta Gajahmada Press 1993 hlm 31.
Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkoba dalam Mewujudkan Keadilan Fuzi Narindrani 113. Volume 6 Nomor 1 April 2017, perkembangan zaman dan lahirnya sistem dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. pemasyarakatan di indonesia pada tahun 1964 yang beralamat di Jl Bekasi Timur No 170. bangunan yang dulunya digunakan sebagai Jakarta Timur Bangunan Lapas Klas I Cipinang. Penjara bagi kaum pribumi dirubah fungsinya mengalami beberapa kali perubahan hingga. sebagai Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas akhirnya perubahan dan renovasi total. Lapas Klas I Cipinang dibentuk berdasarkan dilakukan pada tahun 2006 kini Lapas Klas I. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Cipinang berkapasitas 920 Orang terdiri dari 3. M 01 PR 07 03 Tahun 1985 tentang Organisasi Blok Hunian yang mencakup 208 kamar 11. Gambar 1 Struktur Organisasi Lapas Kelas I Cipinang. http jakarta kemenkumham go id profil upt 1042 lp cipinang diunduh hari Senin tanggal 8 September. 114 Jurnal RechtsVinding Vol 6 No 1 April 2017 hlm 135 157. Volume 6 Nomor 1 April 2017,Jumlah warga binaan pada bulan januari. sampai dengan Agustus 2016 adalah sebagai,Tabel 1 Jumlah Warga Binaan Lapas Kelas I. No Periode Tahanan Napi Kapasitas Persentase Over,1 Januari 2920 880 332 232. 2 Februari 2930 880 333 233,3 Maret 2926 880 332 232.
4 April 2954 880 336 236,5 Mei 2906 880 330 230,6 Juni 2884 880 328 228. 7 Juli 2838 880 322 222,8 Agustus 2871 880 326 226. 9 September 2860 880 325 225,Sumber Laporan UPT Lapas Kelas I Cipinang. Data tersebut menunjukkan bahwa kapasitas Jumlah warga binaan narkotika pada tanggal. Lapas hanya dapat menampung 880 warga 30 Agustus 2016 adalah sebagai berikut. binaan namun setiap bulannya warga binaan, yang di tampung selalu melebihi kapasitas Tabel 2 Warga Binaan Narkotika Lapas Klas I. Perkembangan Warga Binaan Lapas Klas Cipinang, I Cipinang mulai bulan Januari hingga bulan Jenis Kejahatan Jumlah.
Agustus 2016 dideskripsikan dalam grafik Narkotika 2428. berikut Lain lain 372,Grafik 1 Perkembangan Warga Binaan Lapas. Klas I Cipinang Data tersebut menunjukan bahwa jumlah. keseluruhan warga binaan adalah 2800 dengan,mayoritas jenis kejahatan narkotika yakni. sebesar 2428 warga binaan,Dari gambaran kondisi Lapas yang ada. beberapa temuan kondisi di lapangan terkait,dengan sistem pencegahan peredaran narkotika. a Alat pendeteksi logam metal detector,Hasil penelitian menunjukkan bahwa di.
Lapas Klas I Cipinang terdapat 60 alat, Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkoba dalam Mewujudkan Keadilan Fuzi Narindrani 115. Volume 6 Nomor 1 April 2017,pendeteksi logam metal detector yang f Pengunjung. kurang bagus dan 40 alat pendeteksi logam Hasil penelitian yang menunjukkan. metal detector yang bagus Hal ini sangat bahwa di Lapas Klas I Cipinang terdapat. mengkhawatirkan karena 40 responden 50 pengunjung diperiksa kurang ketat. yang menyatakan dan harus diperhatikan menunjukkan bahwa terdapat 50. dengan serius Alat pendeteksi logam metal pengunjung yang diperiksa kurang ketat. detector yang kurang bagus harus segera berpotensi untuk menyelundupkan. diperbaiki atau diganti dengan yang baru narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Berdasarkan hal hal di atas menunjukkan. Lapas Klas I Cipinang terdapat 20 CCTV bahwa legal structure masih belum mendukung. yang kurang bagus dan 80 CCTV yang pencegahan peredaran narkotika. bagus Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena 20 responden yang menyatakan 2 Legal Culture pencegahan peredaran. dan harus diperhatikan dengan serius CCTV narkotika di Lapas Klas I Cipinang. yang kurang bagus harus segera diperbaiki Budaya hukum legal culture adalah sikap. atau diganti dengan yang baru dan nilai nilai yang terkait dengan tingkah. c Anjing Pelacak laku Say no to drug Ini merupakan slogan yang. Di Lapas Klas I Cipinang tidak tersedia anjing sangat sederhana namun memiliki implikasi. pelacak tidak menggunakan anjing pelacak yang kompleks terkait dengan harapan yang. untuk deteksi narkotika Untuk itu kiranya harus diwujudkan usaha berikut kebijakannya. perlu dipertimbangkan untuk menyediakan yang mesti diimplementasikan Say no to drug. anjing pelacak narkotika bukan hanya sebuah jargon ini adalah tanggung. d Ruang Sterilisasi jawab komponen bangsa untuk meningkatkan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di dan memberdayakan masyarakat menuju. Lapas Kelas I Cipinang terdapat 20 Ruang kehidupan yang sehat baik dari aspek mental. Sterilisasiyang kurang bagus dan 80 Ruang jasmani maupun spiritual Di seluruh dunia. Sterilisasiyang bagus Untuk itu kiranya banyak program yang didirikan dengan maksud. perlu dipertimbangkan untuk diperhatikan mencegah penyalahgunaan Narkotika atau. ketersediaan ruang sterilisasi berfungsinya untuk mengobati mereka yang terkena narkotika. ruang sterilisasi dan penggunakan ruang melalui kepercayaan dan praktek praktek agama. sterilisasi tertentu Pendekatan ini banyak dilakukan di. e Profesionalitas SDM Indonesia dan negara negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di lainnya Di barat agama tidak begitu menonjol. Lapas Klas I Cipinang terdapat 70 SDM dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. yang kurang profesional dan 30 SDM yang namun kita percaya bahwa program program. profesional Hal ini sangat mengkhawatirkan berbasis keagamaan benar benar memiliki. karena itu SDM di Lembaga Pemasyrakatan kepedulian ke arah sana. Kelas I Cipinang harus ditingkatkan Penyalahgunaan narkotika menyebabkan. profesionalismenya peningkatan HIV AIDS Human, 116 Jurnal RechtsVinding Vol 6 No 1 April 2017 hlm 135 157. Volume 6 Nomor 1 April 2017, Immunodeficiency Virus Acquired Immune WBP dan tahanan hal ini menunjukkan.
Deficiency Syndrome Kekacauan mental adanya Lapas yang tidak sesuai bahkan. dan kejahatan yang pada gilirannya merusak tumpang tindih Fungsi Lapas adalah tempat. sendi sendi kehidupan sosial Puluhan bahkan untuk melaksanakan pembinaan narapidana. ratusan juta orang telah kecanduan narkotika dan anak didik pemasyarakatan Untuk itulah. Di Indonesia Badan Narkotika Nasional sudah seharusnya dipisahkan antara narapidana. BNN menaksir bahwa kira kira ada 3 2 juta dengan tahanan apapun alasannya. orang yang sudah terjerat ketergantungan International Centre for Criminal Law. Narkotika Kendati persoalan narkotika muncul Reform and Criminal Justice Policy ICCLRCJP. pemerintahan kita memberi harapan bagi setiap mengemukakan bahwa kelompok tahanan. orang keluarga masyarakat yang terpengaruh detainees unconvicted prisoners adalah. oleh penyalahgunaan narkotika serta yang terkait kelompok khusus yang juga memiliki hak. dengan persoalan kesehatan dan sosial Riset hak khusus 12 Tahanan diartikan sebagai orang. menunjukkan bahwa kaum muda yang terlibat yang kemerdekaannya direnggut namun belum. dalam komunitas keagamaan nampaknya tidak terbukti bersalah sedangkan narapidana atau. begitu rentan terhadap penggunaan Narkotika WBP telah terbukti bersalah menurut putusan. Temuan penelitian tentang legal culture di pengadilan 13 Karena sifatnya yang khusus dan. Lapas Klas I Cipinang bahwa jumlah pengunjung berbeda dengan WBP maka tahanan memiliki. yang masuk kategori berbudaya kurang bagus beberapa hak khusus yaitu 14. adalah sebanyak 2 orang atau terdapat 20 a Tahanan yang belum terbukti bersalah harus. budaya yang kurang bagus Dari temuan ini dipandang dan diperlakukan sebagai orang. meskipun jumlah pengunjung yang berbudaya yang tak bersalah Diatur dalam Aturan 84. bagus lebih banyak namun masih ada juga dan Aturan 95 The Standard Minimum Rules. pengunjung yang berbudaya kurang bagus for the Treatment of Prisoners SMRTP. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat b Tahanan yang merupakan terdakwa accused. pengunjung yang berbudaya kurang bagus person harus dipisahkan dari Narapidana. dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap yaitu orang orang yang terbukti bersalah. pengunjung yang berbudaya bagus Tentu convicted person Diatur dalam Pasal 10. bukan sesuatu yang berlebihan jika kemudian International Covenant on Civil and Political. dikatakan ada peluang bahwa 20 dari seluruh Rights dan Aturan 85 SMRTP. pengunjung adalah berbudaya kurang bagus c Tahanan berdasarkan SMRTP memiliki. jika didasarkan pada temuan penelitian ini hak atas provisi provisi khusus misalnya. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 1 mereka boleh memesan makanan. Lapas Klas I Cipinang masih dihuni oleh yang mereka inginkan dari luar tahanan. narapidana atau warga binaan pemasyarakatan pesanan itu dapat melalui administrasi. International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy International Prison Policy Develepment. Instrument Canada tp 2001 hlm 43, United Nations Human Rights in the Administration of Justice A Manual on Human Rights for Judges Prosecutors. and Lawyers New York dan Jenewa United Nations 2003 hlm 318. Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkoba dalam Mewujudkan Keadilan Fuzi Narindrani 117. Volume 6 Nomor 1 April 2017, lembaga penahanan atau keluar tahanan yang disalahgunakan dinamakan peredaran. yang bersangkutan 2 jika mereka memakai narkorba yang di dalamnya terdapat peredaran. seragam penjara maka seragam mereka narkotika Peredaran narkotika sudah dalam. harus berbeda dengan seragam Narapidana taraf menghawatirkan bangsa Indonesia. 3 tahanan harus ditawarkan kesempatan dimana sekarang peredaran narkotika sudah. bekerja namun tidak boleh dipaksa bekerja mulai keremaja dan anak anak Hal ini tentunya. harus mendapatkan penanganan serius oleh, Penambahan gedung Lapas dan Rumah pemerintah pada tahun 1997 pemerintah. Tahanan Rutan dapat menjadi solusi untuk mulai serius membuat aturan hukum dengan. memisahkan antara narapidana dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 22. tahanan Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Tahun 1997 Narkotika dan Undang Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk kemudian direvisi menjadi Undang Undang. Rutan Namun kondisi yang terjadi di Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. di Indonesia memiliki Rutan dan Lapas sehingga tentang Narkotika jika dilihat dari aliran. Rutan difungsikan pula untuk menampung positivis hukum dikaji dari peredaran narkotika. narapidana seperti halnya Lapas Hal ini juga dikategorikan membahayakan bagi kesehatan. mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di realitas yang terjadi dalam kehidupan. Indonesia telah melebihi kapasitas karenanya masyarakat peredaran narkotika harus ada. terdakwa yang telah menjalani hukuman di upaya penanggulangan dan pencegahan. Rutan yang seharusnya pindah dari Rutan Aturan hukum positif dalam undang undang. untuk menjalani hukuman ke Lapas banyak akan lebih efektif dengan berlakunya hukuman. yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa kurungan penjara aliran positivisme hukum. hukuman mereka selesai Berdasarkan hal hal juga mengakui hukum diluar undang undang. diatas menunjukkan bahwa legal culture masih Dalam arti positivisme hukum tidak memisahkan. belum mendukung pencegahan peredaran antara hukum yang ada atau berlaku positif. narkotika dengan hukum yang seharusnya ada Hukuman. kurungan penjara bagi pengedar narkotika, 3 Legal Substance pencegahan sudah tepat penerapannya bagi pengkosumsi. peredaran narkotika di Lapas Klas I narkotika hendaknya tidak dipenjara melainkan. Cipinang direhabilitasi Oleh karena mengabaikan apa. Adapun yang dimaksud dengan substansi yang terdapat dibalik hukum yakni berupa nilai. hukum adalah aturan atau norma Peredaran nilai kebenaran kesejahteraan dan keadilan. obat yang ada di Indonesia awalnya hanya yang seharusnya ada dalam hukum. digunakan untuk pengobatan medis namun Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 35. seiring perubahan zaman Peredaran obat Tahun 2009 tentang Narkotika UU Narkotika. tersebut tidak digunakan untuk pegobatan peredaran gelap narkotika dan prekursor. medis tetapi dikonsumsi oleh orang orang narkotika merupakan setiap kegiatan atau. tertentu Pada akhirnya peredaran obat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara. 118 Jurnal RechtsVinding Vol 6 No 1 April 2017 hlm 135 157. Volume 6 Nomor 1 April 2017, tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah.
sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor Tahanan Negara Permen No 6 Tahun 2013. narkotika Pasal 38 UU Narkotika lebih lanjut Pasal 4 angka 7 Permen tersebut melarang. mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran setiap narapidana atau tahanan menyimpan. narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen membuat membawa mengedarkan dan. yang sah Karena itu tanpa adanya dokumen atau mengkonsumsi narkotika dan atau. yang sah peredaran narkotika dan prekursor prekursor narkotika serta obat obatan lain yang. narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran berbahaya Pelanggaran terhadap larangan ini. gelap Dalam rangka menimbulkan efek jera termasuk larangan ini termasuk hukuman berat. terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dan yang diatur dalam Pasal 10 ayat 3 Adapun. prekursor narkotika UU Narkotika mengatur dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh. mengenai pemberatan sanksi pidana baik narapidana atau tahanan diduga tindak pidana. dalam bentuk pidana minimum khusus Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan. pidana penjara 20 dua puluh tahun pidana kepada instansi yang berwenang Pasal 17. penjara seumur hidup maupun pidana mati Permen No 6 Tahun 2013. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan Pada tanggal 29 April 2016 Direktur Jenderal. mendasarkan pada golongan jenis ukuran Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran. dan jumlah narkotika Bagi pengedar narkotika Nomor Pas 182 PK 01 04 02 Tahun 2016. setidaktidaknya terdapat 6 Pasal dalam UU tentang Peningkatan Pencegahan Penyelunpan. Narkotika yang diancam dengan hukuman mati Barang barang Terlarang di Lapas Rutan. Dalam hal kasus peredaran gelap narkotika di dan Cabang Rutan Surat edaran tersebut. Lapas ketentuan pidana dalam UU Narkotika ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah. berlaku baik bagi narapidana maupun petugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas yang terbukti terlibat RI Up Kepala Divisi Pemasyarakatan di Seluruh. Terkait dengan peredaran narkotika di lndonesia Surat edaran tersebut digunakan. Lapas konsideran Undang Undang Nomor sebagai pedoman dalam rangka peningkatan. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pencegahan penyelundupan barang terlarang. UU Pemasyarakatan menyebutkan sistem di Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan. pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas Negara Surat edaran tersebut perlu ditingkatkan. merupakan rangkaian penegakan hukum yang menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak. bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan Asasi Manusia Hal ini penting mengingat bahwa. menyadari kesalahannya memperbaiki diri dan sampai saat ini belum ada Peraturan Menteri. tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur. diterima kembali oleh lingkungan masyarakat mengenai pencegahan peredaran narkotika di. dapat aktif berperan dalam pembangunan dan Lapas dan Rutan Berdasarkan hal hal diatas. dapat hidup secara wajar sebagai warga yang menunjukkan bahwa legal substance masih. baik dan bertanggung jawab Sebagai peraturan belum mendukung pencegahan peredaran. pelaksanaan UU Pemasyarakatan dikeluarkan narkotika. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi,Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata. Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkoba dalam Mewujudkan Keadilan Fuzi Narindrani 119. Volume 6 Nomor 1 April 2017, 4 Sistem Pencegahan Peredaran Nar seseorang sudah dalam tahap kecanduan antara. kotika Guna Mewujudkan Keadilan lain keinginan untuk mengonsumsi narkotika. Untuk Kedamaian setiap hari atau beberapa kali dalam sehari. Ada secercah harapan upaya mewujudkan dosis yang dibutuhkan semakin lama semakin. keadilan untuk kedamaian di Lapas berupa besar keinginan menggunakan narkotika tak. rehablitasi terapi metadon penghargaan bagi bisa ditahan Pengguna juga memastikan. petugas maupun pembentukan peraturan suplai narkotika terus tersedia dan bersedia. Usaha mewujudkan keadilan untuk kedamaian menghabiskan uang hanya untuk membeli. dilakukan beberapa tindakan sebagai berikut narkotika bahkan rela mencuri untuk itu. Oleh sebab itu diperlukan rehabilitasi,a Rehabilitasi. narkotika merupakan salah satu upaya untuk, Jumlah warga binaan narkotika di Lapas Klas menyelamatkan para pengguna dari belenggu. I Cipinang hingga Agustus 2016 berjumlah 2800 narkotika Untuk itu ada beberapa tahapan. orang dan dengan mayoritas jenis kejahatan rehabilitasi narkotika yang perlu dilakukan Kunci. narkotika yang berjumlah sebanyak 2428 warga rehabilitasi narkotika adalah melakukannya. binaan Hasil wawancara menunjukkan bahwa secepat mungkin Untuk itu diperlukan dokter. Program Rehabilitasi di Lapas Klas I Cipinang spesialis ketergantungan narkotika dengan. telah dilakukan sebanyak 3 gelombang15 bantuan psikiater ataupun konselor khusus. Masing masing gelombang dilaksanakan selama di bidang ini Sebagaimana pecandu lain. 3 bulan dan diikuti oleh 60 warga binaan Syarat pecandu narkotika seringkali menyangkal. mengikuti rehabilitasi narkotika di Lapas Klas I kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan. Cipinang adalah warga binaan yang sekurang rehabilitasi Biasanya dibutuhkan intervensi. kurangnya 6 bulan menjelang bebas Hal ini dari keluarga atau teman untuk memotivasi. penting untuk menciptakan budaya warga binaan ataupun membuat pengguna narkotika mau. yang kuat pendiriannya untuk tidak melakukan menjalankan rehabilitasi. perbuatan penyalahgunaan narkotika kembali Penanganan melalui obat obatan akan. Sehingga diharapkan setelah bebas warga dilakukan melalui pengawasan dokter ter. binaan yang telah mengikuti rehabilitasi tidak gantung dari jenis narkotika yang digunakan. akan mengulangi perbuatannnya kembali Pengguna narkotika jenis heroin atau morfin. Penyalahgunaan narkotika sebagian besar akan diberikan terapi obat seperti methadone. diawali dengan upaya coba coba dalam dan buprenorfin Obat ini akan membantu. lingkungan sosial Semakin lama pemakaian mengurangi keinginan memakai narkotika yang. maka risiko kecanduan semakin tinggi Jika diharapkan dapat mencegah penyakit seperti. terus dilanjutkan maka dosis narkotika yang hepatitis C dan HIV hingga kematian Obat jenis. digunakan juga akan semakin besar untuk lain yang dapat digunakan untuk membantu. mencapai kondisi yang diinginkan teler Hingga rehabilitasi narkotika yaitu naltrexone Hanya. pada titik tak mampu melewatkan satu hari tanpa saja obat ini memiliki beberapa efek samping. narkotika Beberapa gejala yang menandakan dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan. Wawancara dengan petugass kesehatan di Lapas Kelas I Cipinang tanggal 30 Agustus 2016. 120 Jurnal RechtsVinding Vol 6 No 1 April 2017 hlm 135 157. Volume 6 Nomor 1 April 2017, setelah pengobatan detoksifikasi dilakukan di 16 warga binaan Metadon disediakan pada.
lokasi rehabilitasi Naltrexone akan menghalangi Program Terapi Rumatan Metadon PTRM. efek narkotika berupa euforia perasaan senang yaitu program yang mengalihkan pengguna. yang berlebihan dalam hal ini karena efek obat heroin pada obat lain yang lebih aman Metadon. dan ketagihan adalah opiat narkotik sintetis yang kuat. Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia seperti heroin putaw atau morfin tetapi tidak. telah menerbitkan Peraturan Bersama tentang menimbulkan efek sedatif yang kuat Metadon. Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban bukan penyembuh untuk ketergantungan. Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga opiat Selama memakai metadon penggunanya. Rehabilitasi Merujuk pada Undang Undang tetap tergantung pada opiat secara fisik. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Tetapi metadon menawarkan kesempatan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 pada penggunanya untuk mengubah hidupnya. tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu menjadi lebih stabil dan mengurangi risiko. Narkotika inilah dasar hukum untuk upaya dan terkait dengan penggunaan narkotika suntikan. langkah menyelamatkan pengguna narkotika dan juga mengurangi kejahatan yang sering. Ada tiga tahap rehabilitasi narkotika yang terkait dengan kecanduan Dan karena diminum. harus dijalani Pertama tahap rehabilitasi penggunaan metadon mengurangi penggunaan. medis detoksifikasi yaitu proses pecandu jarum suntik bergantian perilaku yang sangat. menghentikan penyalahgunaan narkotika di berisiko penularan HIV dan virus lain PTRM. bawah pengawasan dokter untuk mengurangi mempunyai dua tujuan pilihan Tujuan pertama. gejala putus zat sakau Tahap kedua yaitu adalah untuk membantu pengguna berhenti. tahap rehabilitasi non medis dengan berbagai penggunaan heroin diganti dengan takaran. program di tempat rehabilitasi misalnya metadon yang dikurangi tahap demi tahap. program therapeutic communities TC selama jangka waktu tertentu Tujuan kedua. program 12 langkah dan lain lainnya Kemudian adalah untuk mengurangi beberapa dampak. tahap terakhir yaitu tahap bina lanjut yang buruk akibat penggunaan heroin secara suntikan. akan memberikan kegiatan sesuai minat dan Pilihan ini menyediakan terapi rumatan yang. bakat Selain itu pencandu yang sudah berhasil memberikan metadon pada pengguna secara. melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat terus menerus dengan takaran yang disesuaikan. baik untuk bersekolah atau kembali bekerja agar pengguna tidak mengalami gejala putus. Proses melepaskan diri dari narkotika zat sakaw Metadon diberikan pada klien. untuk penggunanya tidaklah mudah Selain program dalam bentuk cairan larutan sirop. menjalani rehabilitasi narkotika mereka yang diminum di bawah pengawasan di PTRM. juga membutuhkan dukungan keluarga dan setiap hari Setiap klien membutuhkan takaran. masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup yang berbeda akibat perbedaan metabolisme. sehat dan produktif berat badan dan toleransi terhadap opiat. Beberapa waktu dibutuhkan untuk menentukan, b Terapi Metadon takaran metadon yang tepat untuk setiap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya klien Pada awalnya klien harus diamati setiap. alternatif terapi Metadon dilakukan terhadap hari dan reaksi terhadap dosisnya dinilai Jika. Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkoba dalam Mewujudkan Keadilan Fuzi Narindrani 121. Volume 6 Nomor 1 April 2017,klien menunjukkan tanda atau gejala putus. zat takaran harus ditingkatkan Umumnya Daftar Pustaka. program mulai dengan takaran 20 mg metadon Buku,dan kemudian ditingkatkan 5 10 mg per hari. Amirin Tatang M Pokok pokok Teori Sistem Jakarta, Biasanya klien bertahan dalam terapi dan CV Rajawali 1986. mampu menghentikan penggunaan heroin Direktort Jenderal Pemasyarakatan Kementerian. dengan takaran metadon sedang hingga tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia Pedoman. Pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan, 60 100mg dan Pemberantasan Narkotika di Lapas Rutan.
Jakarta Ditjen PAS Kemenkumham 2016, c Penghargaan Reward Friedman Lawrence M American Law An. Introduction New York W W Norton Company,Bagi petugas yang dapat mengungkapkan 1984. peredaran narkotika di lembaga Pemasyrakatan Hornby A S Oxford Advanced Learner s Dictionary. sebaiknya diberikan reward yang memadai of Current English New York Oxford University. Press 1974, berupa uang lencana tidak hanya sekedar International Centre for Criminal Law Reform and. piagam Lencana diperlukan oleh karena sebagai Criminal Justice Policy International Prison Policy. kebanggaan petugas Develepment Instrument Canada tp 2001. Nawawi Hadari Metode Penelitian Sosial, Selain dari pada itu juga bagi petugas yang Yogyakarta Gajahmada Press 1993. dijadikan saksi pengungkapan peredaran Karstedt Susanne dan Kai D Bussmann Social. narkotika di lembaga pemasyarakatan sebaik Dynamics of Crime and Control New Theories. for a World in Transition Onati International,nya diberikan fasilitas untuk menjadi saksi di.
Series in Law and Society UK Hart Publishing,pengadilan misalnya transpor dari dan ke 1999. pengadilan uang makan United Nations Human Rights in the Administration. of Justice A Manual on Human Rights for Judges,Prosecutors and Lawyers New York dan Jenewa. D Penutup United Nations 2003, Sistem hukum pencegahan peredaran Winardi Pengantar Tentang Teori Sistem dan. Analisis Sistem Bandung Alumni 1986,narkotika dalam mewujudkan keadilan untuk. kedamaian di Lapas terus dibangun Peredaran Internet. narkotika di Lapas merupakan dampak dari,Peredaran Narkotika di Lapas dan Rutan ysw http.
hilangnya kontrol sistem hukum Hal ini ditandai metro sindonews com read 1074490 170. dengan kondisi sistem hukum berupa legal tekan peredaran narkotika 2 anggota kostrad. structure legal substance dan legal culture yang berjaga di lapas 1451966573 diakses 15 Mei. sudah sangat mengkhawatirkan namun masih Lapas kelas 1 Semarang Digerebek 25 Napi positif. ada secercah harapan upaya mewujudkan Konsumsi Sabu Sabu http www jawapos. keadilan untuk kedamaian di Lapas berupa com read 2017 03 09 115058 lapas kelas 1. semarang digerebek 25 napi positif konsumsi, rehablitasi terapi metadon penghargaan bagi sabu sabu diakses 15 Mei 2015. petugas maupun pembentukan peraturan Digrebek 3 Napi di Lapas Sidempuan Pakai Sabu. Oleh sebab itu disarankan kepada Kementerian http www metro24 co headline digrebek 3. napi di lapas sidimpuan pakai sabu diakses,Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera. 15 Mei 2015, perlu memperbaiki sistemm hukum baik legal Lalai Dalam Tugas 70 Sipir Lapas Kena Sanksi. structure legal substance maupun legal culture https www ajnn net news lalai dalam tugas. 122 Jurnal RechtsVinding Vol 6 No 1 April 2017 hlm 135 157. Volume 6 Nomor 1 April 2017, 70 sipir lapas kena sanksi index html diakses 50 Peredaran Narkotika Dikendalikan Dari Lapas. 15 Mei 2015 http pedomanbengkulu com 2016 03 50, Monika Suhayati Penegakan Hukum Peredaran peredaran narkotika dikendalikan dari lapas.
Narkotika di Lapas dan Rutan Info Singkat diakses 15 Mei 2015. 2009 Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan, Informasi P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI Peraturan. www dpr go id ISSN 2088 2351 http berkas, dpr go id puslit files info singkat Info 20 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. Singkat VII 8 II P3DI April 2015 72 pdf diakses Narkotika. 15 Mei 2015, Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkoba dalam Mewujudkan Keadilan Fuzi Narindrani 123.

Related Books