PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pemerintah Kota Surabaya-PDF Download

  • Date:20 May 2020
  • Views:8
  • Downloads:0
  • Pages:50
  • Size:225.92 KB

Share Pdf : Pemerintah Kota Surabaya

Download and Preview : Pemerintah Kota Surabaya


Report CopyRight/DMCA Form For : Pemerintah Kota Surabaya


Description:

pemerintah kota surabaya peraturan daerah kota surabaya nomor tahun tentang pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota surabaya

Transcription:

e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. huruf a huruf b huruf c dan huruf d serta sebagai pelaksanaan. ketentuan Pasal 95 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Mengingat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa. Tengah Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana. telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965. Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran. Negara Nomor 2730, 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran. Negara Nomor 3046, 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran. Negara Nomor 3029, 4 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak. Dengan Surat Paksa Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 sebagaimana telah. diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Lembaran. Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3987, 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran. Negara Nomor 4189, 6 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan. Peraturan Perundang undangan Lembaran Negara Tahun 2004. Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389, 7 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Daerah Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan. Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah kedua. kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran. Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 8 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran. Negara Nomor 4725, 9 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran. Negara Nomor 4966, 10 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan. Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049, 11 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan.
Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 2009. Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059, 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara. Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258. 13 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara. Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran. Negara Nomor 4049, 14 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan. Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lembaran Negara. Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161. 15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Daerah Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan. Lembaran Negara Nomor 4593, 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian. Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah. Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Lembaran. Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang. Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan. Tata Cara Pembukuan, 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang.
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah, 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang. Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Retribusi Daerah. dan Pendapatan Lain Lain, 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang. Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang. Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang. Pengelolaan Air Bawah Tanah Lembaran Daerah Kota Surabaya. Tahun 2003 Nomor 6 E, 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin. Gangguan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor. 25 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1 E. 26 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Lembaran Daerah Kota. Surabaya Tahun 2004 Nomor 2 E, 27 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang.
Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame Lembaran Daerah. Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah. Kota Surabaya Nomor 8 sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 Lembaran. Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran. Daerah Kota Surabaya Nomor 10, 28 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang. Kepariwisataan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008. Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2. 29 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang. Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kota Surabaya. Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya. Nomor 8 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota. Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 Lembaran Daerah Kota Surabaya. Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya. 30 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan. Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11, 31 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang. Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir Lembaran. Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran. Daerah Kota Surabaya Nomor 1,Dengan Persetujuan Bersama. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,WALIKOTA SURABAYA. MEMUTUSKAN,Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.
KETENTUAN UMUM,Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan. 1 Daerah adalah Kota Surabaya, 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 3 Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya, 4 Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Kota Surabaya, 5 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang. perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang. 6 Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang. bertanggungjawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang. menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut. dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. 7 Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang. merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang. tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Komanditer Perseroan lainnya Badan Usaha Milik. Negara BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah BUMD dengan. nama dan dalam bentuk apapun firma kongsi koperasi dana. pensiun persekutuan perkumpulan yayasan organisasi massa. organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan. bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan. bentuk usaha tetap, 8 Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah.
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi. atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang. Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya. kemakmuran rakyat, 9 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh. 10 Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan peristirahatan. termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang. mencakup juga motel losmen gubuk pariwisata wisma, pariwisata pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya. serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 sepuluh. 11 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan. oleh restoran, 12 Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman. dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan. kafetaria kantin warung bar dan sejenisnya termasuk jasa. boga katering, 13 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 14 Hiburan adalah semua jenis tontonan pertunjukan permainan. dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 15 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaran reklame. 16 Reklame adalah benda alat perbuatan atau media yang bentuk. dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial. memperkenalkan menganjurkan mempromosikan atau untuk. menarik perhatian umum terhadap barang jasa orang atau. badan yang dapat dilihat dibaca didengar dirasakan dan atau. dinikmati oleh umum, 17 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga.
listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber. 18 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di. luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok. usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk. penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, 19 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak. bersifat sementara, 20 Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau. pemanfaatan air tanah, 21 Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau. batuan di bawah permukaan tanah, 22 Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan. pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. 23 Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu. collocalia fuchliap haga collocalia maxina collocalia esculanta. dan collocalia linchi, 24 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat.
dikenakan Pajak, 25 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar. pajak pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai. hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang undangan perpajakan daerah, 26 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 satu bulan kalender atau. jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yang. menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung menyetor dan. melaporkan pajak yang terhutang, 27 Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 satu tahun. kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang. tidak sama dengan tahun kalender, 28 Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu. saat dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian. Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. undangan perpajakan daerah, 29 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari.
penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya. pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada. Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya, 30 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat. SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk. melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak objek. pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perpajakan daerah, 31 Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat. SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang. telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah. dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat. pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, 32 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD. adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya. jumlah pokok pajak yang terutang, 33 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya. disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang. menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi. administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 34 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang. selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak. yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah. ditetapkan, 35 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya.
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang. menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah. kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau. seharusnya tidak terutang, 36 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat. SKPDN adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah. pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau. pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, 37 Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD. adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi. administratif berupa bunga dan atau denda, 38 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang. membetulkan kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan. perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Surat Ketetapan Pajak. Daerah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Surat. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Surat. Ketetapan Pajak Daerah Nihil Surat Ketetapan Pajak Daerah. Lebih Bayar Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Keputusan. Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan, 39 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas. keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak. Daerah Kurang Bayar Tambahan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Nihil Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan. oleh Wajib Pajak, 40 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan.
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. yang meliputi harta kewajiban modal penghasilan dan biaya. serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca. dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 41 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan. mengolah data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan. secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar. pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban. perpajakan daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka. melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan. perpajakan daerah, 42 Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib. Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang. dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang. undangan perpanjakan yang berlaku, 43 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas. banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan. oleh Wajib Pajak, 44 Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah. serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk. mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu. membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah. yang terjadi serta menemukan tersangkanya, 45 Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah. yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh. penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh. pengeluaran daerah,RUANG LINGKUP, Ruang lingkup Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
a Pajak Hotel,b Pajak Restoran,c Pajak Hiburan,d Pajak Reklame. e Pajak Penerangan Jalan,f Pajak Parkir,g Pajak Air Tanah. h Pajak Sarang Burung Walet,NAMA OBJEK SUBJEK DAN WAJIB PAJAK. Bagian Kesatu,Pajak Hotel, 1 Setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran. termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya. memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah. raga dan hiburan dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel. 2 Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel. dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai, kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan.
kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. 3 Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah. fasilitas telepon faksimilie teleks internet fotocopy pelayanan. cuci seterika transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang. disediakan atau dikelola hotel, 4 Termasuk dalam objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada. ayat 2 adalah,d gubug pariwisata,e wisma pariwisata. f pesanggrahan, g rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 sepuluh. h rumah penginapan dan,i kegiatan usaha lainnya yang sejenis. 5 Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada. ayat 2 adalah, a Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh.
pemerintah atau pemerintah daerah,b Jasa sewa apartemen kondominium dan sejenisnya. c Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan. d Jasa tempat tinggal di rumah sakit asrama perawat panti. jompo panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis dan. e Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang. diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh. 1 Subjek pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang. melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang. mengusahakan Hotel, 2 Tidak termasuk subjek pajak hotel adalah kedutaan konsulat. perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, 3 Wajib pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang. mengusahakan Hotel,Bagian Kedua,Pajak Restoran, 1 Setiap pelayanan yang disediakan di restoran dipungut pajak. dengan nama Pajak Restoran, 2 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di.
3 Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada. ayat 2 meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman. yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat. pelayanan maupun di tempat lain, 4 Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud. pada ayat 2 meliputi,a restoran,b rumah makan,c kafetaria. h pujasera food court,i toko roti bakery,j jasa boga katering dan. k kegiatan usaha lainnya yang sejenis, 5 Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada. ayat 2 adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai. omzet penjualannya tidak melebihi Rp 1 000 000 00 satu juta. rupiah setiap bulan, 1 Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang.
membeli makanan dan atau minuman dari Restoran, 2 Tidak termasuk subjek pajak restoran adalah kedutaan konsulat. perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, 3 Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang. mengusahakan Restoran,Bagian Ketiga,Pajak Hiburan, 1 Setiap penyelenggaraan hiburan di daerah dengan dipungut. bayaran dikenakan pajak dengan nama pajak hiburan, 2 Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan. dipungut bayaran, 3 Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat.
2 meliputi,a tontonan film,b pagelaran kesenian musik tari dan atau busana. c kontes kecantikan binaraga dan sejenisnya,e diskotik karaoke klab malam dan sejenisnya. f sirkus akrobat dan sulap,g permainan billyard golf dan bowling. h pacuan kuda kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan. i panti pijat refleksi mandi uap spa dan pusat kebugaran. fitness center dan,j pertandingan olahraga, 1 Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang. menikmati hiburan, 2 Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang.
menyelenggarakan hiburan,Bagian Keempat,Pajak Reklame. 1 Setiap penyelenggaraan reklame di daerah dipungut pajak dengan. nama Pajak Reklame, 2 Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 3 Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 2. a reklame papan billboard videotron megatron LED dan. sejenisnya,b reklame kain,c reklame melekat stiker. d reklame selebaran,e reklame berjalan termasuk pada kendaraan. f reklame udara,g reklame apung,h reklame suara,i reklame film slide dan.
j reklame peragaan,4 Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame. a penyelenggaraan reklame melalui internet televisi radio warta. harian warta mingguan warta bulanan dan sejenisnya. b label merek produk yang melekat pada barang yang. diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari. produk sejenis lainnya, c nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada. bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai. dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau. profesi tersebut, d reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau. Pemerintah Daerah dan, e reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang. pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang. reklame tidak melebihi 2 m dua meter persegi dan, diselenggarakan di atas tanah bangunan yang bersangkutan.
1 Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang. menggunakan reklame, 2 Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang. menyelenggarakan reklame, 3 Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh. orang pribadi atau badan Wajib Pajak Reklame adalah orang. pribadi atau Badan tersebut, 4 Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga pihak. ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame,Bagian Kelima. Pajak Penerangan Jalan, 1 Setiap penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri.
maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut Pajak dengan. nama Pajak Penerangan Jalan, 2 Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik. baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber. 3 Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat. 2 meliputi seluruh pembangkit listrik, 4 Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain. sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah Penggunaan tenaga. listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN, 5 Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana. dimaksud pada ayat 2 adalah, a penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan. pemerintah daerah, b penggunaan tenaga listrik pada tempat tempat yang digunakan.
oleh kedutaan konsulat dan perwakilan asing dengan asas. timbal balik, c penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak. memerlukan izin dari instansi teknis dengan kapasitas. terpasang dibawah 35 KVA, 1 Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan. yang dapat menggunakan tenaga listrik, 2 Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan. yang menggunakan tenaga listrik, 3 Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain Wajib Pajak. Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik,Bagian Keenam.
Pajak Parkir, 1 Setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik. yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang. disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat. penitipan kendaraan bermotor dipungut pajak dengan nama Pajak. 2 Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar. badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha. maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk. penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, 3 Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud ayat 2. a penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan. Pemerintah Daerah, b penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya. digunakan untuk karyawannya sendiri dan, c penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan konsulat. perwakilan negara asing dan asas timbal balik, 1 Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang.
melakukan parkir kendaraan bermotor, 2 Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang. menyelenggarakan tempat parkir,Bagian Ketujuh,Pajak Air Tanah. 1 Setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dikenakan. pajak dengan nama Pajak Air Tanah, 2 Objek Pajak Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan atau. pemanfaatan Air Tanah,3 Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah. a pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan. dasar rumah tangga pengairan pertanian dan perikanan rakyat. serta peribadatan dan, b pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah.
dan Pemerintah Daerah, 1 Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang. melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. 2 Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang. melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Bagian Kedelapan,Pajak Sarang Burung Walet, 1 Setiap kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang. burung walet oleh orang pribadi atau Badan dikenakan pajak. dengan nama Pajak Sarang Burung Walet, 2 Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan atau.

Related Books