ARTIKEL JURNAL PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN

Artikel Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan -PDF Download

  • Date:18 May 2020
  • Views:6
  • Downloads:0
  • Pages:14
  • Size:5.24 MB

Share Pdf : Artikel Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan

Download and Preview : Artikel Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan


Report CopyRight/DMCA Form For : Artikel Jurnal Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan


Description:

ARTIKEL JURNAL PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TEHADAP RESIDIVIS PENGEDAR NAKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA Diajukan oleh BARRY FRANKY SIREGAR NPM 08 05 09986 Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Peradilan Pidana FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2016 3 PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP RESIDIVIS PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA

Transcription:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP. RESIDIVIS PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA YOGYAKARTA,Penulis Barry Franky Siregar. Fakultas Hukum,Perguruan Tinggi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Email Barry siregar19 yahoo com, This research is conducted for knowing the consideration of result on verdict against recidivist of. narcotic dealers in Yogyakarta Generally recidivist is a person who has been convicted a crime. concerning and then the person commits a crime again after serving the punishment its result the. punishment which is dropped would be increasing The problem formulation in this research is what. are the considerations of the judge in the verdict against recidivist of narcotic dealers in Yogyakarta. Method of research which is used in the research is normative legal method The source of datas which. are used such as primary data as the main data and secondary data as the supporting data The. conclusion of this research is in dropping a verdict toward recidivist there are several factors which. are considered as the base consideration of the judge as follows background social culture and. economy professionalism criminal law based on legality the defendant the demands of society. individualism of someone apriori behaviour emotional behavior power of arrogance and the moral. Keywords Consideration of judge Verdict Recidivist Dealers Narcotics. 1 PENDAHULUAN Penegakan hukum terhadap tindak,pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh. Negara Republik Indonesia dikenal aparat penegak hukum dan telah banyak. dengan negara hukum sebagaimana ditegaskan putusan hakim tentang tindak pidana narkotika. dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Tetapi dalam kenyataannya justru semakin. Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan intensif yang dilakukan aparat penegak hukum. mewujudkan Indonesia yang sejahtera adil dan semakin meningkat pula peredaran gelap serta. makmur yang merata materiil dan spiritual penyalahguna narkotika tersebut. Hukum itu dibuat pada dasarnya untuk Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. mengatur kehidupan masyarakat dan demi yang mengatur tentang narkotika belum dapat. kepentingan manusia itu sendiri Salah satu juga meredakan kejahatan yang menyangkut. acuan dalam konsep penegakan hukum adalah narkotika malah para pelaku kejahatan justru. keikutsertaan indonesia didalam konvensi semakin meningkat dan justru ada. konvensi internasional yang membahas kecenderungan untuk mengulanginya lagi. keputusan tentang kejahatan kejahatan Pertimbangan hakim merupakan aspek. internasional yang salah satunya adalah terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai. narkotika dari suatu putusan hakim yang mengandung. keadilan ex aequo et bono dan mengandung, kepastian hukum Disamping itu juga perkara pidana dapat berupa putusan.
mengandung manfaat bagi para pihak yang penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak. bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. harus disikapi dengan teliti baik dan cermat putusan pembebasan vrjspraak dalam hal. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti baik menurut hasil pemeriksaan dipersidangan. dan cermat maka putusan yang berasal dari kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah. pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari. oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung segala tuntutan hukum. Dasar hakim dalam menjatuhkan Data Badan Narkotika Nasional BNN. putusan pengadilan perlu didasarkan kepada mencatat sekitar 4 2 juta warga indonesia. teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan menggunakan narkotika Berdasarkan data. sehingga didapatkan hasil penelitian yang BNN hingga tahun 2015 terdapat 60 terpidana. maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan kasus narkotika yang telah diputuskan untuk. praktek Salah satu usaha untuk mencapai hukuman mati dan menanti untuk dieksekusi. kepastian hukum kehakiman dimana hakim Penegakan hukum terhadap perkembangan. merupakan aparat penegak hukum melalui tindak pidana narkotika dalam modus operandi. putusannya dapat menjadi tolak ukur dan dengan menggunakan teknologi caggih. tercapainya suatu kepastian hukum Pokok harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas. kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang penegak hukum dan kelengkapan perangkat. Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan. 25 serta didalam Undang Undang Nomor 48 kepada pandangan bahwa masyarakat nasional. Tahun 2009 Hal ini tegas dicantumkan dalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari. Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 masyarakat internasional sehingga bertitik. ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat 1 tolak dari pandangan tersebut konsep. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu penegakan hukum yang tepat berdaya guna dan. kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara berhasil guna adalah konsep penegakan hukum. yang merdeka untuk menyelenggarakan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan. peradilan guna menegakkan hukum dan untuk melindungi masyarakat nasional. keadilan berdasarkan pancasila dan Undang melainkan juga memperhatikan kepentingan. Undang Negara Republik Indonesia Tahun perlindungan masyarkat internasional. 1945 demi terselenggaranya negara hukum Bertolak dari uraian tersebut di atas. Republik Indonesia penulis ingin mengkaji lebih lanjut. Putusan hakim merupakan mahkota dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan. puncak dari suatu perkara yang sedang putusan terhadap residivis pengedar narkotika. diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut dikota yogyakarta Berdasarkan uraian diatas. Proses penjatuhan putusan hakim merupakan maka dapat dirumuskan permasalahan nya. suatu proses yang kompleks dan sulit sehingga adalah Apakah pertimbangan hakim dalam. memerlukan pelatihan pengalaman dan menjatuhkan putusan terhadap residivis. kebijaksanaan Dalam proses penjatuhan pengedar narkotika di kota yogyakarta Tujuan. tersebut seorang hakim harus meyakini apakah penelitian dari penulisan hukum ini yaitu. seorang terdakwa melakukan tindak pidana mengetahui pertimbangan hakim dalam. ataukah tidak atau dalam perkara perdata menjatuhkan putusan terhadap residivis. dengan tetap berpedoman dengan pembuktian pengedar narkotika di kota yogyakarta. untuk menentukan adanya pelanggaran hukum,yang dilakukan oleh salah satu pihak yang. berperkara Adapun putusan hakim dalam,2 METODE Metode analisis yang digunakan untuk. penelitian hukum normatif ini adalah dengan, Jenis penelitian hukum yang dilakukan cara membandingkan pendapat hukum yang. adalah penelitian hukum normatif adalah satu dengan pendapat hukum yang lain seperti. penelitian hukum yang berfokus pada norma mencari persamaan dan perbedaan dari. hukum positif dan dilakukan dengan cara pendapat pendapat yang ada Proses penalaran. mempelajari peraturan perundang undangan yang digunakan dalam menarik kesimpulan. yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah dengan menggunakan metode berfikir. Penelitian hukum normatif ini memerlukan data deduktif. sekunder bahan hukum sebagai data utama, Penelitian hukum normatif ini menggunakan 3 HASIL DAN PEMBAHASAN. sumber data yang digunakan yaitu data, sekunder yaitu sumber data yang diperoleh Hakim adalah pejabat yang melakukan.
melalui studi pustaka meliputi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam. Bahan hukum primer undang undang Hakim adalah hakim pada. Undang undang Dasar Negara Republik Mahkamah Agung dan hakim pada badan. Indonesia Tahun 1945 peradilan yang berada dibawahnya dalam. Kitab Undang Undang Hukum Pidana lingkungan peradilan umum lingkungan. KUHP peradilan Agama lingkungan peradilan Militer, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan. Hukum Acara Pidana atau KUHAP Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang dalam lingkungan peradilan tersebut Hakim. Narkotika merupakan pejabat peradilan Negara yang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang diberi wewenang oleh undang undang untuk. Kekuasaan Kehakiman mengadili mengadili disini diartikan sebagai. Bahan hukum sekunder serangkaian tindakan hakim untuk menerima. Bahan hukum berupa fakta hukum doktrin memeriksa dan memutus perkara berdasarkan. asas asas hukum dan pendapat hukum dalam asas bebas jujur dan tidak memihak disidang. literatur jurnal hasil penelitian dokumen surat pengadilan dalam hal dan menurut tata cara. kabar internet dan majalah ilmiah yang diatur dalam undang undang. Metode pengumpulan data yang digunakan Menurut Undang Undang Nomor 8. adalah melalui Studi kepustakaan yaitu Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau. membaca mempelajari dan memahami buku KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan. buku dan mendeskripsikan menganalisis dan Negara yang diberi wewenang oleh undang. menilai peraturan perundang undangan dengan undang untuk mengadili Mengadili berarti. menggunakan penalaran hukum yang serangkaian tindakan hakim untuk menerima. berhubungan dengan pertimbangan hakim memeriksa dan memutuskan perkara pidana. dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis berdasarkan asas bebas jujur dan tidak. pengedar narkotika dikota yogyakarta dan memihak di sidang pengadilan dalam hal dan. wawancara dengan narasumber yaitu dengan menurut cara yang diatur dalam undang undang. mewawancari hakim di pengadilan negeri Pasal 1 butir 9 KUHAP. yogyakarta untuk mengetahui apakah Pertimbangan hakim merupakan salah. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan satu aspek terpenting dalam menentukan. putusan terhadap residivis pengedar narkotika terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim. dikota yogyakarta yang mengandung keadilan ex aequo et bono. dan mengandung kepastian hukum di samping, itu juga mengandung manfaat bagi para pihak dengan sungguh sungguh nilai nilai hukum. yang bersangkutan sehingga pertimbangan yang hidup dalam masyarakat sehingga. hakim ini harus disikapi dengan teliti baik dan putusannya sesuai dengan rasa kepastian. cermat Apabila pertimbangan hakim tidak hukum keadilan dan kemanfaatan hukum. teliti baik dan cermat maka putusan hakim Dasar Pertimbangan Hakim dalam. yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut menjatuhkan putusan pengadilan perlu. akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau didasarkan kepada teori dan hasil penelitian. Mahkamah Agung yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil. Hakim dalam pemeriksaan suatu penelitian yang maksimal dan seimbang dalam. perkara juga memerlukan adanya pembuktian tataran teori dan praktek Salah satu usaha. dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan untuk mencapai kepastian hukum kehakiman. sebagai bahan pertimbangan dalam memutus di mana hakim merupakan aparat penegak. perkara Pembuktian merupakan tahap yang hukum melalui putusannya dapat menjadi. paling penting dalam pemeriksaan di tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. persidangan Pembuktian bertujuan untuk Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam. memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa Undang Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24. atau fakta yang diajukan itu benar benar terjadi dan Pasal 25 serta di dalam Undang undang. guna mendapatkan putusan hakim yang benar Nomor 48 tahun 2009 Undang Undang Dasar. dan adil Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan. putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa kehakiman yang bebas Hal ini tegas. atau fakta tersebut benar benar terjadi yakni dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam. dibuktikan kebenaranya sehingga nampak penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan. adanya hubungan hukum antara para pihak Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 48. Hakim dalam menjalankan tugasnya Tahun 2009 yaitu kekuasaan kehakiman adalah. dalam menyelesaikan suatu perkara khususnya kekuasaan negara yang merdeka untuk. perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa menyelenggarakan peradilan guna. untuk menyelesaikan satu perkara tersebut menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan. memerlukan waktu yang cukup panjang bisa pancasila dan Undang Undang Negara. sampai berminggu minggu atau bahkan Republik Indonesia Tahun 1945 demi. berbulan bulan dan mungkin bisa sampai satu terselenggaranya Negara Hukum Republik. tahun lamanya baru bisa terselenggara atau Indonesia. selesainya satu perkara dipengadilan Hambatan Kekuasaan kehakiman merupakan. atau kesulitan yang ditemui hakim untuk kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini. menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa mengandung pengertian bahwa kekuasaan. faktor penyebab seperti pembela yang selalu kehakiman bebas dari segala campur tangan. menyembunyikan suatu perkara keterangan pihak kekuasaan ekstra yudisial kecuali hal. saksi yang terlalu berbelit belit atau dibuat hal sebagaimana disebut dalam Undang. buat serta adanya pertentangan keterangan Undang Dasar 1945 Kebebasan dalam. antara saksi yang satu dengan saksi lain serta melaksanakan wewenang yudisial bersifat. tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan tidak mutlak karena tugas hakim adalah. sebagai alat bukti dalam persidangan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan. Hakim sebagai penegak hukum dan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan. keadilan wajib menggali mengikuti dan rasa keadilan rakyat Indonesia Kemudian Pasal. memahami nilai nilai hukum yang hidup dalam 24 ayat 2 menegaskan bahwa kekuasan. masyarakat Hakim dalam menyelesaikan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah. perkara yang diajukan wajib memperhatikan Agung dan badan peradilan yang berada di. bawahnya dalam lingkungan peradilan umum Tahun 2009 yaitu Hakim wajib menggali. lingkungan peradilan agama lingkungan mengikuti dan memahami nilai nilai hukum. peradilan militer lingkungan peradilan tata yang hidup dalam masyarakat. usaha negara dan oleh sebuah mahkamah Residive adalah berasal dari bahasa. konstitusi perancis yang diambil dari dua kata lain yaitu. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan re dan cado re berarti lagi dan cado berarti. posisi hakim yang tidak memihak impartial jatuh Recidive berarti suatu tendensi berulang. jugde Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor kali dihukum karena berulangkali melakukan. 48 Tahun 2009 Istilah tidak memihak di sini kejahatan dan mengenai orangnya disebut. haruslah tidak harafiah karena dalam residivis Oleh karena itu mengenai recidive. menjatuhkan putusannya hakim harus memihak adalah berbicara tentang hukuman yang. yang benar Dalam hal ini tidak diartikan berulang kali sebagai akibat perbuatan yang. tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan sama atau serupa Sedangkan pengertian. penilaiannya Lebih tepatnya perumusan recidive menurut Wirjono Prodjodikoro adalah. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 seorang yang sudah dijatuhi hukuman perihal. ayat 1 Pengadilan mengadili menurut suatu kejahatan dan kemudian setelah selesai. hukum dengan tidak membeda bedakan orang menjalani hukuman melakukan suatu kejahatan. Selain itu seorang hakim diwajibkan untuk lagi yang berakibat bahwa hukuman yang akan. menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak dijatuhkan kemudian malahan diperberat yaitu. memihak Hakim dalam memberi suatu dapat melebihi maximum Recidive atau. keadilan harus menelaah terlebih dahulu pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal. tentang kebenaran peristiwa yang diajukan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. kepadanya kemudian memberi penilaian dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan. terhadap peristiwa tersebut dan Hakim yang tetap in krachtvan gewijsde. menghubungkannya dengan hukum yang Kemudian melakukan suatu tindak. berlaku Setelah itu hakim baru dapat pidana lagi Jadi dalam Recidive sama halnya. menjatuhkan putusan terhadap peristiwa dengan Concursus Realis seorang melakukan. tersebut lebih dari satu tindak pidana Perbedaannya. Seorang hakim dianggap tahu akan ialah bahwa pada recidive sudah ada putusan. hukumnya sehingga tidak boleh menolak Hakim yang berkekuatan tetap yang berupa. memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang pemidanaan terhadap tindak pidana yang. diajukan kepadanya Hal ini diatur dalam Pasal dilakukan terdahulu atau sebelumnya Recidive. 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun merupakan alasan untuk memperkuat. 1999 jo Undang Undang Nomor 48 Tahun pemidanaan Ada dua sistem pemberatan pidana. 2009 yaitu pengadilan tidak boleh menolak berdasar adanya recidive yaitu sistem. untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara Recidive umum. yang diajukan dengan dalih bahwa hukum Menurut sistem ini setiap pengulangan. tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk terhadap jenis tindak pidana apapun dan. memeriksa dan mengadilinya Seorang hakim dilakukan dalam waktu kapan saja merupakan. dalam menemukan hukumnya diperbolehkan alasan untuk pemberatan pidana Jadi tidak. untuk bercermin pada yurisprudensil dan ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan. pendapat para ahli hukum terkenal doktrin maupun tenggang waktu pengulangannya. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya Dengan tidak ditentukan tenggang. berdasarkan pada nilai nilai hukum yang hidup pengulangannya maka dalam sistem ini tidak. dalam masyarakat hal ini dijelaskan dalam ada daluwarsa recidive. Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Recidive khusus. Menurut sistem ini tidak semua jenis Menurut cara merumuskannya. pengulangan merupakan alasan pemberatan dibedakan dalam tindak pidana formil formeel. pidana Pemberatan pidana hanya dikenakan Delicten dan tindak pidana materil Materiil. terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap Delicten Tindak pidana formil adalah tindak. jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang. dalam tenggang waktu tertentu pula dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan. Pemahaman tentang tindak pidana tertentu Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu. tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana tentang pencurian Tindak Pidana materil inti. itu sendiri Untuk itu sebelum memahami larangannya adalah pada menimbulkan akibat. tentang pengertian tindak pidana terlebih yang dilarang karena itu siapa yang. dahulu harus dipahami tentang pengertian menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang. pidana Menurut Kamus Besar Bahasa dipertanggungjawabkan dan dipidana. Indonesia Pidana adalah kejahatan tentang Menurut bentuk kesalahan tindak. pembunuhan perampokan korupsi dan pidana dibedakan menjadi tindak pidana. sebagainya Pidana adalah merupakan suatu sengaja dolus delicten dan tindak pidana tidak. istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sengaja culpose delicten Contoh tindak. sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu pidana kesengajaan dolus yang diatur di dalam. straf yang dapat diartikan sebagai hukuman KUHP antara lain sebagai berikut Pasal 338. Selanjutnya dikatakan tindak pidana KUHP pembunuhan yaitu dengan sengaja. adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai. sebagai kejahatan atau tindak pidana orang lain Pada delik kelalaian culpa orang. Disamping itu dalam bahasa Indonesia istilah juga dapat dipidana jika ada kesalahan. tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan. seperti peristiwa pidana perbuatan pidana matinya seseorang contoh lainnya seperti yang. pelanggaran pidana perbuatan yang dapat diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP. dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum Menurut macam perbuatannya tindak pidana. Sedangkan Moeljatno lebih cenderung aktif positif perbuatan aktif juga disebut. menggunakan istilah perbuatan pidana yang perbuatan materil adalah perbuatan untuk. selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya. sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum gerakan tubuh orang yang berbuat misalnya. pidana dilarang dan diancam dengan pidana Pencurian Pasal 362 KUHP dan Penipuan. barang siapa yang melanggar larangan tersebut Pasal 378 KUHP Tindak Pidana pasif. Jenis jenis tindak pidana dibedakan atas dasar dibedakan menjadi tindak pidana murni dan. dasar tertentu sebagai berikut tidak murni Tindak pidana murni yaitu tindak. Menurut Kitab Undang Undang pidana yang dirumuskan secara formil atau. Hukum Pidana KUHP dibedakan antara lain tindak pidana yang pada dasarnya unsur. kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan perbuatannya berupa perbuatan pasif misalnya. Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III diatur dalam Pasal 224 304 dan 552 KUHP. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana. dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan yang pada dasarnya berupa tindak pidana. dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi positif tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif. Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga atau tindak pidana yang mengandung unsur. merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. pidana didalam perundang undangan secara misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP ibu. keseluruhan, tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut tidak bisa hidup tanpa orang lain hal ini. meninggal dikarenakan kodrat manusia sebagai mahluk. Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir sosial, 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang Seorang hakim dalam hal memutus.
dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau suatu perkara pidana narkotika yang. obat yang berasal dari tanaman baik sintetis terdakwanya seorang residivis terdapat kendala. maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan yang dihadapi oleh seorang hakim Salah. penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya satunya adalah dalam hal mengetahui terdakwa. rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa tersebut sudah pernah dijatuhi pidana atau. nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan belum, Menurut hasil wawancara dengan Menurut Hakim Taufik Rahman S H. bapak Hakim Taufik Rahman S H bahwa dalam hal ini yang berperan penting adalah. hakim tersebut sudah pernah memutus perkara seorang penyidik dan penuntut umum Dimana. pidana narkotika yang pelakunya merupakan seorang penyidik dan penuntut umum harus. seorang residivis Residivis adalah melakukan lebih teliti dalam melakukan suatu penyidikan. kembali perbuatan perbuatan kriminal yang terhadap terdakwa yang sudah melakukan. sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi penyalahgunaan narkotika apabila terdakwa. pidana dan menjalani hukumannya Adapun tersebut memang seorang residivis penyidik. faktor faktor yang menyebabkan seeorang harus memasukkan putusan yang sudah. mengulangi tindak pidana atau residivis antara mempunyai kekuatan hukum tetap kedalam. lain surat dakwaan agar membantu hakim dalam, Faktor pendidikan memutus dan mengadili siresidivis tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan Akan tetapi bisa juga seorang hakim bertanya. menyebabkan cara berfikir yang dangkal dan langsung kepada terdakwa apakah terdakwa. kebanyakan dari kasus peredaran narkotika tersebut sudah pernah dihukum atau belum. mereka dijadikan sebagai kurir Narkotika permasalahanya adalahbisa saja si terdakwa. Faktor sosial ekonomi tersebut berbohong kepada hakim yang dapat. Semakin terbatasnya lapangan merugikan atau mempengaruhi hakim dalam. pekerjaan yang menyebabkan banyaknya membuat suatu putusan. pengangguran sehingga menimbulkan tekanan Hakim membutuhkan suatu proses yang. ekonomi dapat menjadikan seseorang tersebut panjang untuk memutus suatu perkara pidana. melakukan tindak pidana narkotika yang terdakwanya seorang residivis. Faktor lingkungan Perlu diketahui pula faktor faktor apa yang. Pengaruh lingkungan sangatlah membuat siterdakwa tersebut mengulangi. berpengaruh terhadap jiwa seseorang perbuatannya lagi Karena seorang hakim dalam. Lingkungan dalam hal ini dibagi menjadi dua memutus seorang terdakwa yang baru pertama. yaitu lingkungan terkecil atau keluarga dan kali dipidana dengan yang sudah pernah. lingkungan masyarakat dipidana itu berbeda Untuk terdakwa dengan. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan perkara narkotika yang baru pertama kali. pertama bagi seseorang dan merupakan awal dipidana hakim akan berpacu pada Pasal 127. pendidikan yang primeir dan bersifat Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. fundamental Di lingkungan ini lah seseorang narkotika Dalam hal memutus suatu perkara. dibesarkan dan pertama kali diajarkan untuk pidana yang dimana terdakwanya seorang. berinteraksi dengan orang lain Peran keluarga residivis seorang hakim memacu pada Undang. sangatlah penting untuk mengajarkan apa itu Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 144. norma sosial dan pengetahuan bahwa seseorang mengenai pasal pengedaran narkoba. Sistem yang dipergunakan KUHP Latar belakang sosial budaya dan ekonomi. adalah sistem antara berhubung penggolongan yaitu kondisi sosial yang berpengaruh pada cara. kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pandangnya. memiliki sifat yang sama dengan kejahatan Profesionalisme yaitu pengetahuan wawasan. yang dilakukan sebelumnya Namun ada keahlian dan keterampilan. beberapa Pasal yang disebutkan dalam KUHP Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan. yaitu mengatur tentang terjadinya sebuah Hakim Berdasarkan Pasal 1 KUHP bahwa. tindakan pengulangan recidive Ada dua sebagai suatu Negara Hukum sistem peradilan. kelompok yang dikategorikan sebagai kejahatan di Indonesia menganut asas legalitas yaitu. pengulangan yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam. tindak pidana tertentu dengan syarat syarat perundang undangan yang telah ada Bukan. tertentu yang dapat terjadi pengulangannya hanya itu di dalam sistem perundang undangan. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana Indonesia di atur bahwa hakim dalam. tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486 487 menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan. dan 488 KUHP pada bukti formil melainkan juga berdasarkan. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486 pada unsur yang lebih esensial yaitu pada. sampai 488 KUHP juga menentukan beberapa adanya suatu keyakinan hakim Bukti formil. tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2. pengulangan misalnya Pasal 216 ayat 3 Pasal unsur pokok dalam pengambilan sebuah. 489 ayat 2 Pasal 495 ayat 2 dan Pasal 512 keputusan pengadilan. ayat 3 Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan, Seorang hakim juga dapat memacu Hakim Mengenai pertimbangan pertimbangan. pada Pasal 12 KUHP tentang pidana penjara yang memberatkan dan meringankan pidana. dimana bagi terdakwa Hakim Pengadilan Negeri, Pidana penjara adalah seumur hidup atau Yogyakarta bapak Taufik Rahman S H. selama waktu tertentu berpendapat bahwa penyalahgunaan tindak. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pidana narkoba residivis merupakan hal yang. pendek adalah satu hari dan paling lama lima memberatkan pidana bagi terdakwa karena. belas tahun berturut turut perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan. Pidana penjara selama waktu tertentu progam pemerintah yang sedang giat giatnya. boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun memberantas narkoba Tingkah laku terdakwa. berturut turut dalam hal kejahatan yang di muka sidang dapat dipertimbangkan sebagai. pidananya hakim boleh memilih antara pidana hal yang memberatkan jika terdakwa bersikap. mati pidana seumur hidup dan pidana penjara arogan. selama waktu tertentu Begitu juga dalam hal Tuntutan Masyarakat Sebagai Dasar. batas lima belas tahun dapat dilampaui karena Pertimbangan Hakim Berdasarkan uraian di. perbarengan concursus pengulangan atas dapat diketahui bahwa hakim memiliki. residive atau karena yang ditentukan dalam pertimbangan pertimbangan sendiri dalam. Pasal 52 dan 52a menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak. Ada beberapa faktor yang menjadi dasar pidana penyalahgunaan narkotika Selain. pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pertimbangan pidana tersebut hakim juga. pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan tuntutan masyarakat. faktor faktor tersebut diantaranya adalah Dalam hal ini masyarakat menuntut agar. putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap,terdakwa tindak pidana penyalahgunaan.
narkotika dijatuhkan berdasarkan pertimbangan unsur ini akan menunjukkan jenis pidana yang. yang seadil adilnya sehingga tuntutan telah dilakukan oleh terdakwa. masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku. dapat terpenuhi penyalahgunaan narkoba residivis hakim. Individu yang terdiri dari aspek kepribadian membuat pertimbangan pertimbangan. dan kecemasan atau depresi Termasuk dalam Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis. aspek kepribadian karena pribadi yang ingin hakim dalam menjatuhkan putusan membuat. tahu mudah kecewa sifat tidak sabar dan pertimbangkan yang bersifat non yuridis. rendah diri Sedangkan yang termasuk dengan cara hakim melihat dari sisi dampak. kecemasan atau depresi karena tidak mampu perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. menyelesaikan kesulitan hidup sehingga Menurut Barda Nawawi Arief efektifitas pidana. melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok. obat obat terlarang tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan. Sikap perilaku yang apriori yaitu prasangka masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. atau dugaan bahwa terdakwa adalah pihak yang Yang dimaksud dengan aspek perlindungan. bersalah oleh karena rutinitas penanganan masyarakat meliputi tujuan mencegah. perkara yang menumpuk dan target mengurangi atau mengendalikan tindak pidana. penyelesaian yang tidak seimbang dan memulihkan keseimbangan masyarakat. Sikap perilaku emosional yaitu sifat dasar antara lain menyelesaikan konflik. hakim yang mempengaruhi hasil putusan mendatangkan rasa aman memperbaiki. Sikap arrogance power yaitu sikap arogan kerugian kerusakan menghilangkan noda noda. hakim bila mereka dirinya paling berkuasa dan memperkuat kembali nilai nilai yang hidup di. pintar juga mempengaruhi hasil putusan dalam masyarakat 1 Sedangkan yang dimaksud. Moral yaitu banteng pribadi hakim dalam dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi. cobaan cobaan yang mengarah pada berbagai tujuan antara lain melakukan. penyimpangan dalam memeriksa dan memutus rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si. suatu perkara pelaku dan melindunginya dari perlakuan. Seorang hakim juga dalam menentukan sanksi sewenang wenang di luar hukum. pidana memiliki dasar pertimbangan secara Efektifitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek. yuridis dan non yuridis Pada pertimbangan Perlindungan Masyarakat Dilihat dari aspek. yuridis merupakan pembuktian unsur unsur dari perlindungan kepentingan masyarakat maka. suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana. tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan itu sejauh mungkin dapat mencegah atau. tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau mengurangi kejahatan Jadi kriteria efektifitas. penuntut umum Faktor yuridis didasarkan atas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan. fakta fakta hukum yang terungkap dapat ditekan Dengan kata lain kriterianya. dipersidangan Fakta fakta hukum diperoleh terletak pada seberapa jauh efek pencegahan. selama proses persidangan yang didasarkan umum general prevention dari pidana penjara. pada kesesuaian dari keterangan saksi dalam mencegah warga masyarakat pada. keterangan terdakwa mapun barang bukti yang umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. merupakan satu rangkaian Fakta hukum ini Efektifitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek. oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang Perbaikan si Pelaku Dilhat dari aspek perbaikan. berhubungan dengan apakah perbuatan seorang,terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak 1. Barda Nawawi Arief Bunga Rampai Kebijakan, pidana yang didakwakan kepadanya Unsur Hukum Pidana CitraAditya Bakti Bandung 2002. si pelaku maka ukuran efektifitas terletak pada mengintegrasikannya dalam masyarakat Tujuan. aspek pencegahan khusus special prevention ketiga sesuai benar dengan pandangan hukum. dan pidana Jadi ukurannya terletak pada adat dalam arti bahwa reaksi adat itu. masalah seberapa jauh pidana itu penjara dimaksudkan untuk mengembalikan. mempunyai pengaruh terhadap si pelaku atau keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan. terpidana yang berlawananan dengan hukum adat Jadi. Secara eksplisit bentuk bentuk sanksi Pidana disini pidana dijatuhkan dimaksudkan dapat. tercantum dalam Pasal 10 KUHP Bentuk menyelesaikan konflik atau pertentangan dan. sanksi pidana ini dibedakan antara Pidana juga mendatangkan rasa damai dalam. pokok dan Pidana tambahan Dibawah ini masyarakat, adalah bentuk bentuk pidana baik yang Pemidanaan bagi setiap pelaku penyalahguna. termasuk pidana pokok maupun pidana narkotika khususnya terhadap para pemakai. tambahan narkotika untuk dirinya sendiri berlaku pidana. Pidana Pokok penjara namun jika seseorang itu adalah korban. Pidana Mati penyalahgunaan maka hukuman yang, Pidana Penjara dijatuhkan tentunya akan sangat berbeda. Pidana Kurungan Dalam hal pemisahan sanksi pidana yang. Pidana Denda diputuskan oleh hakim dalam proses, Pidana Tutupan persidangan antara pidana penjara dan.
Pidana Tambahan rehabilitasi tentunya hakim harus, Pencabutan Hak Hak Tertentu memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan 55. Perampasan Barang Tertentu Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. Pengumuman Putusan Hakim Narkotika dimana ada kriteria seseorang dapat. Pasal 54 RUU KUHP berisi tentang tujuan dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan. pemidanaan yang bunyinya sebagai berikut narkotika atau pelaku penyalahgunaan. Pemidanaan bertujuan untuk narkotika Setelah hakim mengetahui bahwa. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan terdakwa adalah korban penyalahgunaan. menegakkan hukum demi pengayoman narkotika maka hakim harus melihat dalam. masyarakat Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun, Memasyarakatkan terpidana dengan 2009 tentang narkotika yang menyatakan. mengadakan pembinaan sehingga bahwa hakim memutuskan dan memerintahkan. menjadikannya orang yang baik dan berguna menjalani pengobatan dan perawatan melalui. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh rehabilitasi. tindak pidana memulihkan keseimbangan dan Kejahatan penyalahgunaan narkotika. mendatangkan rasa damai dalam masyarakat merupakan kejahatan luar biasa yang perlu. dan dilakukan pencegahan dan penanggulangan, Membebaskan rasa bersalah pada terpidana dengan cara yang luar biasa pula Semakin. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk lemahnya hukum di Indonesia justru. menderitakan dan tidak diperkenankan memberikan celah dan secara tidak langsung. merendahkan martabat manusia memberikan keringanan bagi pengguna. Pasal ini memuat berbagai tujuan yang hendak narkotika untuk meloloskan diri dengan upaya. dicapai dalam pemidanaan Dalam tujuan rehabilitasi Oleh karena itu penjatuhan. pertama jelas tersimpul pandangan hukuman pidana penjara terhadap pelaku. perlindungan masyarakat sosial deventur penyalahgunaan narkotika adalah langkah. sedangkan tujuan kedua mengandung maksud hukum yang tepat guna tercapainya tujuan. untuk merehabilitasi meresosiasi terpidana pemberantasan narkotika di Indonesia. Pemberantasan narkotika di Indonesia justru nantinya putusan hakim tersebut mencerminkan. dalam keadaan dilematisasi hal ini ditunjukan keadilan bagi masyarakat indonesia. oleh dualisme penjatuhan putusan pidana yang Hakim dalam hal ini juga harus ikut. saat itu diterapkan dan rehabilitasi bagi membantu program pemerintah untuk. pengguna narkotika yang saat ini diterapkan memberantas peredaran narkotika yang dapat. Putusan rehabilitasi justru menjadi jalan bagi merusak anak anak generasi penerus bangsa. pengguna narkotika untuk meloloskan diri dari dengan cara melakukan program penyuluhan. ketentuan pidana Selain itu pemidanaan dapat terhadap masyarakat tentang bahayanya. juga membangkitkan budaya rasa malu dan narkotika,penjatuhan pidana penjara terhadap pengguna. narkoba mampu membuat masyarakat 5 REFERENSI,mempertimbangkan niat untuk.
menyalahgunakan narkoba karena takut akan Buku,sanksinya Dengan kata lain penjatuhan pidana. penjara terhadap pengguna narkotika dalam AndiHamzah 1996 KUHP dan KUHAP. perspektif teori hukum khususnya hukum RinekaCipta Jakarta. pidana dinilai merupakan upaya yang tepat dan AndiHamzah 2001. efektif bagi pemberantasan narkotika BungaRampaiHukumPidanadanAcaraPidana G. halia Indonesia Jakarta,4 KESIMPULAN BadanNarkotikaNasional. 2009 PencegahanPenyalahgunaanNarkobaSe, Berdasarkan pembahasan dan analisis jakUsiaDini Jakarta. pada bab bab sebelumnya maka dapat ditarik BardaNawawiArief. kesimpulan sebagai jawaban terhadap 2002 BungaRampaiKebijakanHukumPidana C. permasalahan yang diajukan dalam penulisan itraAdityaBakti Bandung. hukum skripsi ini sebagai berikut Dr AndiHamzah SH RM Surachman SH. Bahwa seorang hakim dalam 1994 KejahatanNarkotika Dan Psikotropika. menjatuhkan suatu putusan terhadap seorang PenerbitSinarGrafika CetakanPertama Jakarta. pengedar residivis dipengaruhi oleh beberapa Fence M Wantu Idee Des Recht. faktor antara lain latar belakang sosial 2011 KepastianHukum Keadilan. budaya dan ekonomi kemudian danKemanfaatanImplementasiDalam Proses. profesionalisme hukum pidana yang PeradilanPerdata PustakaPelajar Yogyakarta. berdasarkan Pasal 1 KUHP terdakwa tuntutan GatotSupramono 2004 HukumNarkoba. masyarakat individu sikap prilaku yang Indonesia Djambatan EdisiRevisi Jakarta. apriori sikap perilaku yang emosional sikap Gerson W Bawengan. arrogance power dan terakhir moral Dan 1979 HukumPidanaDalamTeoridanPraktek. dalam hal menjatuhkan putusan terhadap PradnyaPrmita Jakarta. seorang residivis hakim kan menambahkan Pustaka Yustisia Kitab Undang Undang. sepertiga dari masa hukuman yang dijatuhkan Hukum Pidana Cetakan II Jakarta. Berdasarkan kesimpulan tersebut LilikMulyadi 2010 Putusan Hakim. diatas saran yang ingin disampaikan penulis dalamHukumAcaraPidana Teori Praktik. adalah TehnikPenyusunandanPermasalahannya Citra, Hakim harus lebih teliti lagi dalam AdtyaBakti Bandung. menangani suatu proses pemeriksaan di MarjonoReksodiputro 1997. pengadilan dan selalu menegakkan hukum dan ReformasiSistemPermasyarakatan. keadilan berdasarkan Pancasila sehingga PusatPelayananKeadilandanPengabdianHuku. m LembagaKriminologiUniversitasIndonesia https jojogaolsh wordpress com 2010 10 12 p. Jakarta engertian dan macam macam putusan, Moeljatno 1980 Asas asasHukumPidana diaksespadatanggal 23 november 2015.
PT BinaAksara Jakarta Putra Keadilan,http www academia edu 7933833 PENGERTI. MuktiArto AN TINDAK PIDANA diaksespadatangga, 2004 PraktekPerkaraPerdatapadaPengadilan 23 november 2015. Agama cet V PustakaPelajar Yogyakarta,Nanda AgungDewantoro. 1987 MasalahKebebasan Hakim,dalamMenanganiSuatuPerkaraPidana. AksaraPersada Jakarta Indonesia,P PrasetyoSidiPurnomo SH MS 2011 Hand.
Out Mata Kuliah Hukum Pidana,FakultasHukumUniversitasAtmaJaya. Yogyakarta,RamadhanKharismaAdilaRealizar,2013 EfektifitasPelaksanaanPidanaTerhadapP. elakuTidakPidanaPenyalahgunaanNarkotika,Fak HukumUnivHasanudinMakasar. SirjonoProdjodikoro 2001 Asas,asasHukumPidana PT Eresco Jakarta. S R Sianturi 2002 Asas asasHukumPidana di,Indonesia danPenerapannya Cet 3.
StoriaGrafika Jakarta,Peraturan PerUndang Undangan. Undang Undang Dasar 1945,Undang Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang. Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang,Undang Hukum Acara Pidana. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang,Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang. Kekuasaan Kehakiman,Surat Edaran Mahkamah Agung Republik.
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010,www karyatulisilmiah com pengertian.

Related Books